bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di indonesia

Pasca otonomi daerah, kata Donal, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah. 1. otonomi daerah dan bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Perlu diingat bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. hastuti@gmail. 2. (2017, hlm. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua dinilai gagal sehingga perlu dievaluasi. Mengenal Otonomi Daerah di Indonesia dan Prakteknya Saat Pandemi - Ilustrasi peta Indonesia (Shutterstock). Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Agam terhadap pelaksanaan APBD tahun 2012?DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA Muhammad Ilham Arisaputra Pengamat Hukum ilham_arisaputra@gmail. PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH 50 * Muhamad Jafar AW. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilanBagaimana hubungan kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dalam sistem. 2. Daerah berarti adalah satu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas. Diawali dengan Pasal 18 UUD NRI 1945, sampai pada. Sejak digulirkannya kebijakan otonomi daerah pasca reformasi 1998, posisi dan peran pemerintah daerah semakin penting dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan otonom daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, dijalankan bukan otonomi tanpa batas, penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia itu suatu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dengan status staat atau Negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1-2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. 3. Terdapat masalah-masalah terkait pelaksanaan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut. Karena. MAKALAH ISU & KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ”OTONOMI DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA” Dosen Pengajar : H. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pun banyak dikatakan sebagai otonomi daerah setengah hati, masih banyak kekurangan yang mewarnai 8. Pengaruh kekuasaaan regim tampaknya menjadi salah satu elemen yang turut mempengaruhi pasang surutnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah. Pada saat Gunung Agung yang berlokasi di daerah kepulauan Bali meletus sebanyak dua kali pada 17. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Ketika Orde Baru berkuasa, yang mana pada pemerintahan ini menganut budaya politik yang sentralistik, maka ide otonomi diwujudkan dengan kehadiran UU No. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Buku bunga rampai ini mendiskusikan bagaimana dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca Orde Baru dari tiga perspektif pokok tadi, yaitu: reformasi birokrasi, pelayanan publik dan kepemimpinan. Implementasi Otonomi Daerah dalam Pembinaan Wilayah. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang telah diselenggarakan di Indonesia selama lebih dari satu dekade ini terdapat beberapa indikator. terdapat dua nilai dasar yang. Desember 24, 2021. Secara etimologi otonomi berasal dari kata. 108) beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Pelaksanaan pemerintahannya juga bisa lebih terpusat dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam pasal ini dijelaskan secara jelas mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia secara vertikal ini dimulai dari urutan kabupaten/kota, provinsi, hingga di pusat. Dengan adanya SKD, pemerintah daerah, rumah sakit,Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Riwu Kaho, Josef. COM - Simak soal dan kunci jawaban pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) kelas 10 halaman 100 Kurikulum 2013 t entang otonomi daerah. Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), pelaksanaan otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan, yaitu: Terlaksananya pendidikan politik; Menciptakan stabilitas politik; Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah; Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. 4. kita simak bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemerintahan ini. PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH 50 * Muhamad Jafar AW. Bagaimana pelaksanaan otonomi desa pada masa Hindia Belanda ? 2. Tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada prinsip otonomiPasal 18 ayat 1 UUD 1945 adalah pasal yang membahas hal-hal terkait konsep otonomi daerah. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23. Berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Riwayat Otonomi Daerah Di Indonesia Tidak sedikit orang yang mengira bahwa otonomi daerah baru mulai ada di Indonesia setelah UU No. Sebagai konsekuensinya, daerah akan menerima pelimpakan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan. Baca juga: Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. Otonomi Daerah Adalah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing serta kepentingan yang dilakukan didaerah masing-,asing sesuai aturan di Undang-Undang. Konsep, Pencapaian, dan Agenda Ke Depan . com UPN “Veteran” Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Perbedaan pemegang kekuasaan ini merupakan suatu hal yang vital bagi berlangsungnya otonomi daerah. Untuk memudahkan dan mengarahkan dalam pembahasan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut : 1. PENJELASAN UMUM : 1. 2008. b. Otonomi tidak dirancang agar suatu daerah memiliki sifat-sifat seperti suatu Negara. Di Era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Langsung aja simak pembahasan lengkapnya berikut ini! 1. 20201. Baca juga: Mendagri: Inovasi Perkuat Otonomi Daerah. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal. id ABSTRAK Artikel ini mencoba mengkaji dilema pelaksanaan otonomi daerah dari sudut pandang teoritis, dimanaKamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. Jurnal Proceding Simsposium Nasional Otonomi Daerah. A. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. Otonomi Daerah sebagai salah satu bentuk cara memerintah yang diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. com – Pada masa Reformasi, pemerintah Indonesia melaksanakan otonomi daerah, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan. Hal ini merupakan. OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (STUDI KASUS DAERAH KOTAMADYA DEPOK ). in Pendidikan Kewarganegaraan. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, riset ini merupakan awal dari pembuatan Indeks Otonomi Daerah. Berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksanaannya akan lebih ralistik atau nyata dibandingkan dengan. 12 Prinsip Otonomi Daerah Menurut penjelasan Undang-Undang No. Adapun hakikat otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. pelaksanaan otonomi daerah. Untuk membuat makalah otonomi daerah maka pengertian diatas dapat dijadikan dasar pembahasan yang unik. Otonomi daerah sendiri adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengarus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. 3. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia dimulai pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblaad Nomor 329 yang memberi peluang. "Berbagai studi yang dilakukan LIPI dan. Berbagai pertimbangan yang kompleks telah membawa pelaksanaan otonomi daerah belum pernah berjalan tuntas. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. 32 841. Kemudian staatblaad ini deperkuat. berhasil menjadi “daerah otonom” di beberapa daerah tingkat II kabupaten/kota di Indonesia, tetapi ada juga yang tidak berhasil dalam pelaksanaannya. Penerapan Otonomi Daerah. Dari wacana tersebut, akhirnya, pada masa pemerintahan Habibie, dibuatlah Undang-Undang yang menyelamatkan kelangsungan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai. otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah. Daerah yang miskin pada 1999 kontribusinya juga masih kecil. Hak otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Perangkat Daerah sebagai Pelaku Otonomi Daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya menggunakan Undang - Undang No. Berkaitan dengan. era baru dalam otonomi daerah di Indonesia. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas. Tentunya pelaksanaannya simaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah agar bisa mengatur sendiri pemerintahannya demi kepentingan masyarakat di suatu daerah. Asas Otonomi Daerah. Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Palopo”. Otonomi daerah menurut C. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. 1995. KOMPAS. 19 Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah di Indonesia. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh otonomi daerah di Indonesia yang dapat pembaca pelajar agar semakin memahami otonomi daerah seutuhnya. - Ketiga, menciptakan demokratisasi. A. Pelaksanaan lebih lanjut. mengetahui mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik sertaPelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. 3. Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dari adanya Pemekaran Daerah. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Agustus 7, 2018. MPR RI. Jakarta - . Otonomi seluas-luasnya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Dalam Pasal 18A ayat (1). Pendapat Andi Mallarangeng tersebut ada benarnya dan memerlukan kajian yang menyeluruh terhadap gejala-gejala yang akan ditimbulkan oleh adanya penerapan otonomi daerah tersebut. Sufyarma4 mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai sistem manajemenPemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf. (2011). 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, persoalannya adalah bagaimana penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antardaerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan dan diundangkan oleh Presiden Republik. Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Gamal Thabroni 24-02-2021 29-05-2022 Daftar Isi ⇅ show Indonesia terdiri dari banyak pulau yang memiliki beragam. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan hukum dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Gejala tersebut dapat. Padahal tidak demikian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Pasal 18. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,. Utomo, Warsito, 2005, “Kajian Kritis Otonomi Daerah Yang Mengarah Kepada Pemberdayaan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menemukan momentumnya pada era setelah reformasi 1998. UUPenyerahan wewenang yang dimaksud oleh UU No. UU No. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat Udangundang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sejak diberlakukannya UU No. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. akan diberikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan. Amin Nurdin, M. Otonomi Daerah Dasar Hukum Otonomi Daerah Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : 1. Peraturan tentang otonomi daerah telah diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Atau paling tidak, jangan sampai penerapan otonomi daerah nantinya, justru menghasilkan tarik menarik hubungan yang kemudian memunculkan apa yang oleh. Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), pelaksanaan otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan, yaitu: Terlaksananya pendidikan politik; Menciptakan stabilitas politik; Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah; Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai. D. Tujuan Otonomi Daerah. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkat daerah, yaitu: • Kotaraya • Kotamadya • Kotapraja b. 3. Kompasiana adalah platform blog. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Demikian pula dalam hal pembiayaan pemerintah daerah juga mengalami perubahan dari sistem function follow money melalui instrumen Subsidi Daerah Otonomi (SDO) dan bantuan pembangunan (INPRES), menjadi sistem money follow. com – Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?. Menurut C. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan sususnan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang. Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan atas prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai berikut: (1) penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, (2) pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan pada. Oleh : Ilham Kurniawan (Ilmu Pemerintahan 2016) Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah. 2: Makna Otonomi Daerah di Indonesia halaman 107-108, PPKn Kelas 10 kurikulum 2013. Dalam pelajaran PKN kelas 10 halaman 100,. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform in Indonesia, 2003. Publisher: Rumah Kayu Padang. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18B ayat 1. Dalam UU No. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan. Otonomi Daerah. com - Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Rauta, Umbu. Sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. Manfaat otonomi daerah bagi negara akan meotonh jalur birokrasi yang rumit dari pemerintah pusat. dasar hukum. Pelaksanaan otonomi. Otonomi tidak dirancang agar suatu daerah memiliki sifat-sifat. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. A A A. h . Perubahan Budaya Sebagai Akibat Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Inkonsistensi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah Sistem pemerintahan Kecenderungan ke arah model parlementar (kedudukan. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah diterbitkan sebagai pengganti peraturan tentang keberadaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang telah ada, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah mengenai : 1). 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia ; Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Konstitusi tersebut menjadi landasan utama dari Otonomi Daerah. Meningkatkan.